NADIKABAR.COM — Pelaku usaha rokok elektronik buka suara soal putusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Komisi Fatwa MUI menegaskan seluruh mata rantai peredaran, dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik maupun penggunaannya dinyatakan haram.
Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) berharap keberlangsungan ekosistem rokok elektronik tetap dijaga di Indonesia. Pengaturannya lebih baik diarahkan pada penguatan tata niaga dan pengawasan peredaran secara ketat, dibandingkan pelarangan secara menyeluruh.
APVI menilai yang paling penting saat ini adalah membedakan kegiatan usaha yang berjalan sesuai ketentuan untuk meminimalisir penyalahgunaan vape, termasuk untuk narkotika. Ketua Umum APVI Budiyanto menegaskan pembedaan tersebut penting untuk mencegah munculnya mispersepsi yang menyamaratakan seluruh produk vape dengan penyalahgunaan narkotika yang membuat vape dinyatakan haram.
