Mengacu pada Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara-seperti Ketua MPR, DPR, BPK, dan MA-berada di angka Rp5.040.000 per bulan. Dengan demikian, melalui perhitungan empat kali lipat dari nominal acuan tersebut, uang pensiun pokok yang berhak diterima mencapai Rp20.160.000 per bulan.
Merujuk pada Pasal 9, pembayaran uang pensiun beserta seluruh tunjangannya ini mulai dicairkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.
Lebih lanjut, Pasal 10 menyebutkan bahwa hak pensiun juga diberikan seumur hidup dan hanya akan dihentikan apabila penerima meninggal dunia (pembayaran dihentikan pada akhir bulan keenam setelah wafat) atau apabila yang bersangkutan kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.
"Apabila bekas Presiden atau bekas Wakil Presiden yang diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, kepadanya diberikan pensiun serta tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yanglebih menguntungkan," jelas UU itu.
Selain uang pensiun bulanan, pada Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menjamin sejumlah fasilitas penunjang bagi mantan Wapres yang berhenti dengan hormat, di antaranya:
