Sementara itu dalam bagian penjelasan Undang-Undang tersebut, ditegaskan bahwa semua bentuk pemberhentian kepada Wakil Presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali terdapat ketetapan MPR yang secara tegas menyatakan sebaliknya.
Artinya pengunduran diri atas permintaan sendiri seperti yang dilakukan Gibran termasuk dalam kategori berhenti dengan hormat sebagaimana dijelaskan dalam PP tersebut.
"Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat," tegas bagian penjelasan Pasal 6 UU tersebut.
Masih dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 itu, besaran uang pensiunan yang diterima Gibran setara dengan 100% gaji pokok terakhirnya saat masih menjabat. Dalam hal ini gaji pokok yang diterimanya sebesar empat kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.
