NADIKABAR.COM — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menetapkan delapan isu prioritas nasional melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) 2026 untuk menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang berperspektif hak asasi manusia (HAM).
Delapan isu tersebut meliputi hak atas standar hidup yang layak, lingkungan hidup yang baik dan sehat, pendidikan, kesetaraan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan, perlindungan dari risiko iklim dan bencana, pangan, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan hasil Musrenbang HAM perlu ditindaklanjuti melalui integrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah agar tidak berhenti sebagai dokumen kebijakan.
“Dua hari ini tidak sia-sia. Hasil ini bukan sekadar dokumen yang disimpan di lemari,” kata Mugiyanto saat menutup Musrenbang HAM 2026 di Jakarta, Kamis (22/10).
Dokumen hasil pertemuan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Hasilnya juga akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
