Setiap peserta memilih paling banyak delapan isu dari sejumlah persoalan yang diusulkan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kelompok kerja serta data dan temuan KemenHAM.
Mugiyanto juga menekankan pentingnya masukan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan agar perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
KemenHAM, kata dia, akan terus membuka ruang koordinasi dan komunikasi dengan kelompok masyarakat sipil untuk mendukung tindak lanjut hasil Musrenbang HAM.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan menerjemahkan prioritas tersebut menjadi langkah nyata untuk memperkuat pemenuhan HAM dalam pembangunan nasional.
