“Hasil dari apa yang kita bahas dalam forum ini juga akan dilaporkan secara resmi kepada Bapak Presiden. Artinya, suara yang Bapak/Ibu sampaikan di ruangan ini akan sampai ke meja pengambil kebijakan tertinggi negeri ini,” ujar dia.
Mugiyanto menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi karena pemenuhan HAM membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Ia meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja bersama untuk menerjemahkan prioritas tersebut menjadi program yang dapat dilaksanakan.
“HAM bukan urusan satu kementerian. Menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM adalah pekerjaan kita bersama. Musrenbang boleh selesai hari ini, tetapi kerja kita justru baru dimulai,” kata dia.
Musrenbang HAM 2026 berlangsung selama dua hari dengan melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil. Penetapan delapan isu prioritas dilakukan melalui sidang pleno yang diikuti 62 peserta.
