Penetapan UMP tersebut merupakan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel pada 18 November 2026 dengan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja. Keputusan itu juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B/M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Ketentuan UMP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan dengan standar waktu kerja 7-8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Sedangkan, usaha mikro dan kecil memiliki ketentuan khusus dengan upah paling rendah 50% dari upah minimum.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, kalau lebih boleh. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum 2027 yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut," jelas Herman.