NADIKABAR.COM — Penghargaan Nobel Perdamaian tahun 2026 ini dianugerahkan kepada Navi Pillay, seorang hakim Mahkamah Internasional (ICJ) asal Afrika Selatan (Afsel).

Pillay memiliki rekam jejak terkemuka dengan pernah memimpin pengadilan genosida Rwanda dan tahun lalu, memimpin komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza. Dia juga menjadi hakim dalam kasus tuduhan genosida di Myanmar.

Ketua Komite Nobel Norwegia di Oslo, Jorgen Watne Frydnes, seperti dilansir AFP, Jumat (9/10/2026), menyebut sosok Pillay telah berperan "sangat penting dalam memastikan bahwa kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida diadili".

Pillay memimpin Komisi Penyelidikan Internasional Independen (COI) pada PBB, yang tidak berbicara atas nama badan dunia tersebut. Tahun lalu, komisi tersebut menyimpulkan bahwa genosida sedang terjadi di Jalur Gaza.

Pillay mengatakan kepada AFP pada saat itu bahwa timnya telah membagikan "ribuan informasi" kepada jaksa penuntut di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

PBB, dalam tanggapannya, menyebut bahwa penghargaan bagi Pillay merupakan bukti nyata untuk "nilai" hak asasi manusia (HAM).

Dewan juri Nobel mengatakan bahwa mereka memberikan penghargaan ini saat "sistem hukum internasional sedang berada di bawah tekanan hebat dan lembaga-lembaganya sedang diserang".

"Di tengah tantangan eksistensial -- termasuk perang dan konflik yang jumlahnya melebihi apa yang telah disaksikan dunia dalam waktu yang lama -- hukum internasional bukan lagi sekadar pelengkap bagi perdamaian dan keamanan. Itu merupakan kebutuhan mutlak," kata Frydnes.

"Komitmen Navi Pillay terhadap prinsip-prinsip hukum universal dan keteguhan prinsip moralnya merupakan hal yang konsisten sepanjang kariernya yang panjang," sebutnya.

Nobel Perdamaian untuk Pillay ini, yang menjadi pengakuan tertinggi di bidang diplomasi dan kemanusiaan, dipastikan akan membuat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kesal. Pemerintahan Trump telah berulang kali menyerang lembaga-lembaga peradilan internasional.

Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025, Trump tidak merahasiakan keinginan untuk memenangkan Nobel Perdamaian.

"Jika Anda bertepuk tangan sedikit lebih meriah lagi, mungkin saya akan berbagi penghargaan ini dengan Trump," ucap Pillay saat berbicara di Nuremberg, yang disambut merah, termasuk dengan standing ovation. Video dari momen ini diunggah Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, ke media sosial X.

Tahun 2025 lalu, Nobel Perdamaian diberikan kepada tokoh oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, yang kemudian menyerahkan medali emas Nobel miliknya kepada Trump.

Penghargaan ini mencakup medali emas, sertifikat, dan hadiah uang sebesar US$ 1,2 juta (Rp 21,4 miliar). Penyerahan penghargaan Nobel Perdamaian ini akan dilakukan dalam sebuah upacara resmi di Oslo, Norwegia pada 10 Desember mendatang.