NADIKABAR.COM — Nepal meminta 20 juta dolar AS atau hampir Rp 356 miliar dari Loss and Damage Fund, mekanisme yang didukung PBB untuk membantu negara-negara yang mengalami kerugian akibat perubahan iklim yang tidak dapat dipulihkan, kata Menteri Lingkungan Geeta Chaudhary dalam wawancara eksklusif dengan DW.

Langkah tersebut diambil setelah banjir dan tanah longsor menewaskan lebih dari 1.400 orang pada Agustus dan menyebabkan ribuan lainnya masih hilang.

"Kami sudah mengirimkan surat resmi untuk dana kerugian dan kerusakan. Sebagian besar negara telah memberikan respons positif kepada kami," kata Chaudhary kepada DW.

Banjir bandang menyebabkan kerusakan besar di berbagai wilayah Nepal, merusak rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur. Upaya penyelamatan dan pemulihan masih berlangsung di sejumlah wilayah, sementara pemerintah terus menghitung skala kerugian secara keseluruhan.

Di negara Himalaya tersebut, bencana ini menjadi simbol kuat dari apa yang disebut negara-negara berkembang sebagai ketidakadilan beban iklim. Negara-negara tersebut hanya menyumbang sebagian kecil emisi global, tetapi menghadapi dampak perubahan iklim yang tidak proporsional.

Dalam wawancara dengan DW, Chaudhary berulang kali menyoroti respons Nepal dari perspektif keadilan iklim, konsep yang semakin mendapat perhatian dalam perundingan iklim global.

"Simpati saja tidak akan menyelesaikan masalah kami," katanya. "Kami tidak membutuhkan simpati. Kami membutuhkan keadilan. Ini sudah waktunya. Jika Anda tidak bisa memberikan keadilan kepada kami, kami juga tidak membutuhkan kata-kata."

"Negara-negara yang menghasilkan emisi paling besar dan mampu berkontribusi terhadap dana harus membayar dampak bencana iklim seperti yang kami alami," ujarnya.

Nepal menyumbang sekitar 0,1% emisi gas rumah kaca global. Namun, kondisi geografisnya membuat negara tersebut sangat rentan terhadap risiko terkait perubahan iklim.

Kenaikan suhu di Himalaya mempercepat pencairan gletser dan meningkatkan kekhawatiran terhadap banjir akibat jebolnya danau glasial, tanah longsor, serta cuaca ekstrem di kawasan tersebut.

Setelah bencana terbaru, Nepal meningkatkan seruan untuk pendanaan adaptasi yang lebih besar, akses langsung terhadap dana iklim, serta komitmen internasional yang lebih kuat untuk menghadapi dampak perubahan iklim.

Chaudhary menyebut pencairan gletser, kenaikan suhu dan perubahan lingkungan pegunungan sebagai sejumlah faktor di balik banjir mematikan tersebut.

"Bukti yang kami miliki menunjukkan bahwa bencana ini disebabkan oleh perubahan iklim," kata Chaudhary.

Banyak ilmuwan sepakat bahwa perubahan iklim meningkatkan kemungkinan dan memperparah kejadian cuaca ekstrem. Namun, untuk memastikan hubungan sebab-akibat antara satu bencana tertentu dan pemanasan global, biasanya diperlukan kajian atribusi yang lebih rinci.

Para peneliti cenderung melihat kombinasi sejumlah faktor, termasuk kerusakan gletser dan lapisan permafrost, kondisi cuaca ekstrem serta kerentanan geologis.

Namun, pemerintah Nepal tetap meyakini hubungan tersebut jelas.

"Kami adalah contoh nyata dan dunia sedang mengawasi kami," kata Chaudhary kepada DW.

Pernyataan menteri tersebut disampaikan ketika Nepal berupaya membangun dukungan menjelang COP31, konferensi iklim tahunan PBB yang akan digelar di Turki pada November.

Ketika ditanya mengenai rencana pemerintahnya untuk konferensi tersebut, Chaudhary mengatakan, "Nepal tidak akan lagi bernegosiasi berdasarkan janji yang samar atau bantuan pembangunan tradisional yang bergerak lambat."

Menurut Chaudhary, Nepal akan mendorong pengakuan yang lebih besar terhadap tantangan khusus yang dihadapi negara-negara pegunungan. Menurutnya, pembahasan iklim global sering mengabaikan risiko yang dihadapi kawasan Himalaya.

"Persoalan pegunungan perlu dibahas," katanya. "Dunia perlu melihat kami sebagai negara-negara yang menjadi korban. Kami yang membayar harganya."

Chaudhary juga mengatakan Nepal mendapat dukungan kuat dari negara-negara rentan lainnya dalam pertemuan negara-negara Least Developed Countries (LDCs) di Timor-Leste baru-baru ini.

"Semua negara LDC berdiri bersama kami. Mereka sangat prihatin," katanya.

Pemerintah Nepal berencana membawa persoalan perubahan iklim tersebut ke Sidang Umum PBB, dengan menyoroti bencana terbaru dan menyerukan dukungan konkret dari masyarakat internasional.

Skala bencana juga memicu evaluasi di dalam Nepal, terutama terhadap sistem peringatan dini dan respons bencana negara tersebut.

Warga di sejumlah wilayah terdampak mengeluhkan peringatan yang datang terlambat atau tidak menggambarkan besarnya ancaman.

Chaudhary membela respons pemerintah, tetapi mengakui sistem yang ada kewalahan menghadapi skala bencana.

"Kami sudah mengirimkan pesan dan informasi kepada mereka," katanya. "Namun, situasinya sungguh di luar dugaan."

Ia mengakui sistem peringatan dini Nepal perlu diperbaiki dan mengatakan pemerintah kini meninjau serta memperkuat mekanisme pemantauan yang ada.

"Departemen hidrologi dan meteorologi kami sedang mengerjakannya," ujarnya.

Banjir tersebut juga menyoroti pentingnya kerja sama antara Nepal dan negara-negara tetangganya, terutama China, dalam memantau sistem sungai dan bahaya gletser yang melintasi perbatasan.

"Kami bekerja sama secara erat," kata Chaudhary. Ia menambahkan bahwa tim teknis dari kedua negara berbagi informasi dan mengkaji risiko di masa mendatang.

Bagi Chaudhary, bencana tersebut bukan hanya tragedi nasional, tetapi juga peringatan tentang masa depan.

"Salju kami mencair, dan danau-danau kami berada dalam bahaya," kata menteri tersebut.

Ia memperingatkan bahwa negara-negara rentan dapat menghadapi bencana yang semakin parah jika pemanasan global tidak dibatasi sesuai dengan target Perjanjian Paris 2015.

Ketika ditanya apakah dunia sudah bergerak cukup cepat, Chaudhary menjawab: "Saya rasa belum."

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris