Pemerintah Kabupaten Cirebon, lanjut Imron, telah menyiapkan tiga tahapan penanganan kekeringan. Untuk jangka pendek, penanganan dilakukan melalui distribusi air bersih secara rutin kepada masyarakat terdampak.
Kemudian dalam jangka menengah, pemerintah akan mengusulkan pembangunan sumur bor air dalam dengan dukungan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sementara untuk jangka panjang, penanganan akan difokuskan pada konservasi sumber daya air, termasuk melalui penghijauan dan rehabilitasi lingkungan di wilayah-wilayah yang memiliki peran vital terhadap ketersediaan air tanah.
"Harapannya tahun depan persoalan kekeringan, khususnya di Desa Slangit, sudah bisa tertangani dengan solusi yang lebih permanen," ujarnya.
Di Desa Slangit sendiri, sedikitnya 3.307 jiwa terdampak langsung oleh kesulitan air bersih setiap kali musim kemarau melanda.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa menegaskan bahwa persoalan air bersih harus menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar hidup masyarakat.
Menurutnya, krisis air tidak boleh hanya ditangani secara reaktif ketika masalah muncul. Pemerintah harus mampu memetakan akar persoalan dan menyiapkan langkah strategis jangka panjang agar masyarakat memiliki kepastian akses air bersih.
"Air bersih merupakan kebutuhan primer masyarakat. Kalau kebutuhan dasar ini terganggu, tentu akan berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat," kata Saan.
Ia menilai persoalan ketersediaan air akan menjadi salah satu isu krusial di masa depan. Karena itu, penanganan terhadap daerah-daerah yang mengalami kekeringan harus dilakukan secara serius, sistematis, dan terintegrasi.
"Jangan hanya menyelesaikan persoalan sesaat. Yang harus dilakukan adalah mencari dan menyelesaikan akar masalahnya, sehingga masyarakat memiliki kepastian dan tidak terus-menerus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun. Oleh karena itu saya disini memfasilitasi dari lintas sektoral untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kekeringan," tegasnya.
