Benny menambahkan bahwa kerja sama tersebut harus dapat menjembatani perbedaan kapasitas antarnegara dan model pendanaan kantor berita, baik yang dibiayai negara, berbasis layanan publik, komersial, maupun menggunakan model campuran.
Kerja sama perlu didasarkan pada bukti yang dapat diuji, tata kelola transparan, pendanaan berkelanjutan, serta jaminan bahwa sumber pembiayaan tidak memengaruhi kesimpulan editorial.
Mantan Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah RI itu juga mengusulkan pembentukan gugus tugas OANA untuk AI dan disinformasi yang bersifat permanen, memiliki pendanaan memadai, dan bekerja secara operasional, bukan hanya melalui pertemuan seremonial.
Gugus tugas itu diharapkan dapat menyusun protokol respons krisis, berbagi bukti, memperkuat kapasitas newsroom, dan memperluas perlindungan terhadap integritas informasi di kawasan.
Sesi pertama Pertemuan Tahunan OANA turut menghadirkan pembicara dari Mehr News Agency dan Islamic Republic News Agency (IRNA) dari Iran, Bakhtar News Agency dari Afghanistan, serta perwakilan ANO “Dialog” dari Federasi Rusia.
OANA merupakan organisasi media yang menghimpun 41 kantor berita dari 35 negara di kawasan Asia-Pasifik. Pertemuan di Moskow tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan 65 tahun berdirinya OANA.
Kawasan Asia-Pasifik mencakup sekitar dua pertiga informasi yang beredar di seluruh dunia, sehingga OANA memiliki potensi besar untuk memengaruhi ekosistem informasi global.
