Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali mendorong penambahan anggaran untuk penanganan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang terlantar.
"Nah kalau memang anggarannya kurang, ya sebentar lagi kan ada perubahan kan. Tentunya kita tidak boleh mengorbankan ya hak-hak warga kita yang mengalami gangguan mental untuk tidak ditangani," kata Suwirta di Kantor DPRD Bali, Selasa (9/8/2026).
Suwirta juga mengatakan persoalan ODGJ juga merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Ia mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota juga memiliki perhatian yang sama dalam menganggarkan anggaran pemulihan ODGJ.
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
