NADIKABAR.COM — Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani kerja sama dan koordinasi penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (16/11). Langkah ini memungkinkan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (SJK) di luar mekanisme pengadilan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, Dicky Kartikoyono, menjelaskan pelibatan LAPS dalam sengketa SJK perlu didorong untuk menangani permasalahan konsumen secara adil. Sebelumnya, posisi LAPS berada terpisah dari aktivitas SJK, kemudian berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), LAPS menjadi bagian dari sistem keuangan.
"Ini kalau semua permasalahan perdata yang tidak bisa diselesaikan oleh Internal Dispute Resolution (IDR) bapak/ibu sekalian akan masuk semuanya ke LAPS. Jadi proses di LAPS itu, yang pertama adalah harus terlebih dahulu ditangani oleh IDR-nya bapak/ibu sekalian Internal Dispute Resolution," ungkap ungkap Dicky dalam sambutannya dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).