NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap terdapat sejumlah celah perlindungan asuransi (protection gap) yang masih menjadi tantangan utama di negara-negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Persoalan ini bakal menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan regulator dan pelaku industri asuransi ASEAN, yakni 29th Asean Insurance Regulators Meeting (AIRM).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan besarnya protection gap membuat beban risiko finansial akibat musibah maupun kondisi tak terduga lebih banyak ditanggung langsung oleh masyarakat karena rendahnya kepemilikan proteksi asuransi.

"Protection gap masih besar. Jadi kalau ada bencana alam, itu risiko finansial dibebankan kepada masyarakat, pemerintah bebannya kecil. Itu masyarakat yang kena. Nah kalau ada asuransi membantu, sedikit saja juga yang dapat di-insure di sana. Yang uninsured itu besar sekali," ujar Ogi dalam diskusi bersama wartawan di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11).

Ogi merinci celah perlindungan pertama adalah risiko bencana alam (natural catastrophe). Menurutnya, seluruh negara di kawasan ASEAN memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam. Ketika bencana terjadi, masyarakat yang tidak terlindungi asuransi (uninsured) menjadi pihak yang paling terdampak secara finansial.

Kedua, risiko serangan siber (cyber risk). Ia menilai ancaman kejahatan siber belakangan ini semakin marak terjadi dengan dampak kerugian yang sulit diperkirakan sehingga membutuhkan mitigasi perlindungan yang memadai.

Ketiga, celah pada sektor kesehatan (health). Ogi menyebut persoalan di sektor ini bukan hanya dialami Indonesia, melainkan juga negara-negara ASEAN lainnya seiring tingginya inflasi biaya medis (medical inflation) dan kenaikan harga obat-obatan.

Keempat, tabungan hari tua atau dana pensiun (retirement saving). Banyak masyarakat di negara-negara ASEAN dinilai belum memiliki kecukupan dana saat memasuki masa pensiun.

Ogi mencontohkan rasio penggantian pendapatan (replacement ratio) pensiunan di Indonesia saat ini baru mencapai 10 persen dari penghasilan saat aktif bekerja, jauh di bawah standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), yakni sebesar 40 persen.

"Kalau dia enggak cukup, siapa yang membiayai orang pensiun? Termasuk kita kalau pensiun siapa yang biayai? Makanya kita tingkatkan kesadaran untuk menyisihkan untuk pensiun. Kalau tidak, ya anaknya kan atau saudaranya jadi sandwich generation, jadi tanggungan. Anaknya nanggung orang tuanya, nanti dia pun ditanggung oleh anaknya dan seterusnya begitu terus," kata Ogi.

Ogi menekankan seluruh poin protection gap tersebut akan dibahas bersama dalam forum itu untuk mencari langkah konkret mempersempit celah perlindungan tersebut.

"Lalu protection gap yang tadi ada itu dibahas gimana caranya menyempit, enggak mungkin menghilangkan, (tetapi) mempersempit protection gap, narrowing the protection gap," pungkas Ogi.