NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong percepatan pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP) yang ditargetkan mulai berlaku paling lambat Januari 2028. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) antara OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mengatur pertukaran data, informasi, dan/atau dokumen.

"Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).

Ogi menjelaskan, PPP menjadi amanat dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Program ini digelar untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, dan peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan.