"Kalau di BPD lain seperti di Bank Jabar itu eksposur kredit ASN-nya mungkin sekitar 60 persen ke atas, jadi sangat mendominasi. Jadi kalau ada perpindahan sistem penggajian dan segala macam itu akan meningkatkan risiko bagi BPD di sana," katanya.

Adityo menjelaskan hingga saat ini belum terdapat regulasi resmi terkait pemindahan payroll ASN secara menyeluruh. Wacana tersebut masih menjadi kebijakan pemerintah pusat.

"Sejauh ini belum ada regulasi resmi, ya, yang untuk memindahkan. Masih sekadar wacana," imbuhnya.