Meski demikian, penggabungan belum berlaku efektif. Merger baru akan efektif setelah Menteri Hukum memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar BPR Syariah hasil penggabungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Konsolidasi tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024-2027, khususnya pilar penguatan struktur dan daya saing industri melalui percepatan konsolidasi.
Langkah ini juga mendukung pemenuhan ketentuan permodalan dalam POJK Nomor 66/POJK.03/2016.
OJK menyatakan akan terus mendorong konsolidasi dan transformasi BPR serta BPR Syariah untuk membangun industri yang sehat, efisien, kompetitif, dan berdaya tahan.
