NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sejumlah sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak, berdasarkan hasil pemeriksaan atas 10 kasus pelanggaran di pasar modal.
Pelanggaran yang ditindak mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, pelanggaran ketentuan transaksi material dan transaksi afiliasi, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengalihan saham.
OJK menetapkan tindakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat keseriusan pelanggaran, antara lain berupa perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), perintah penutupan rekening efek, pengenaan denda administratif, serta perintah pemenuhan kewajiban tertentu.
Dalam penanganan 10 kasus tersebut, OJK menetapkan tindakan atas tiga kasus manipulasi perdagangan saham dengan nilai keseluruhan keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan sebesar Rp23,77 miliar.
Selain itu, OJK mengenakan denda administratif dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3,71 miliar atas berbagai pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal.
Berikut rincian 10 kasus pelanggaran pasar modal:
OJK menemukan pelanggaran ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 dan dengan Pasal 22 angka 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK).
Pelanggaran itu dilakukan oleh PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman (selaku Direktur PT Sakti Maju Berdikari dan Manajer di PT Pilarmas Investindo Sekuritas), Hermanto (selaku pihak yang memiliki akses atas rekening bank PT Sakti Maju Berdikari), dan Indra S (selaku adik dari Sdr. Hermanto).
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pola transaksi saham yang bertujuan menciptakan gambaran semu dan/atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, nilai keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari aktivitas perdagangan tersebut mencapai Rp6.893.961.022,00.
OJK menemukan pelanggaran ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 dan dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK, yang dilakukan oleh Ir JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pola transaksi saham yang bertujuan menciptakan gambaran semu dan/atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan.
OJK menemukan pelanggaran ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 dan dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK, yang dilakukan secara bersama-sama oleh Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pola transaksi saham yang bertujuan menciptakan gambaran semu dan/atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan.
Hasil pemeriksaan OJK menunjukkan adanya manipulasi pasar pada transaksi saham SMDM pada periode pemeriksaan sehingga tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, nilai keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari aktivitas perdagangan tersebut adalah senilai Rp4.322.722.400,00.
OJK menemukan pelanggaran ketentuan Pasal 2 POJK 31/2015 dan Pasal 2 POJK Nomor 29/POJK.04/2016 jis. Pasal 6 POJK Nomor 29/POJK.04/2016 dan Angka III nomor 2 huruf g Butir 13 SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021, yang dilakukan oleh PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH), Dewan Komisaris dan Direksi PT Indosterling Technomedia Tbk Tahun 2022 yaitu Billy Andrian, Yoas, Sean William Henley, dan Nunu Nugraha.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan tidak disampaikannya laporan Informasi atau Fakta Material kepada OJK dan melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat dan tidak dicantumkannya informasi material pada Laporan Tahunan TECH Tahun 2022 terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5937/Pid.Sus/2022 tanggal 28 November 2022 terkait perkarahukum yang melibatkan Sean William Henley yang merupakan Komisaris UtamaTECH tahun 2022.
PT Karya Bersama Anugerah Tbk terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c POJK Nomor 17/POJK.04/2020 karena PT Karya Bersama Anugerah Tbk tidak melakukan prosedur transaksi material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan.
PT Karya Bersama Anugerah Tbk dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp800.000.000,00 atas pelanggaran tersebut.
Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono selaku Direksi PT Karya Bersama Anugerah Tbk terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 karena tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan PT Karya Bersama Anugerah Tbk dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian sehingga PT Karya Bersama Anugerah Tbk terbukti melanggar ketentuan POJK Nomor 17/POJK.04/2020.
Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono dikenai sanksi administratif berupa denda Rp400 juta secara tanggung renteng atas pelanggaran tersebut.
Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan. Foto: NadiKabar.com/Adhi Wicaksono
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) POJK Nomor 2/POJK.04/2013 sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan Pasal 13 POJK Nomor 13 Tahun 2023 yang merujuk pada Pasal 16 jo.
Pasal 14 POJK Nomor 30/POJK.04/2017 karena belum melakukan pengalihan 114.068.100 saham treasuri sampai dengan batas waktu tanggal 4 April 2025.
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk dikenai Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp550.000.000,00 atas pelanggaran tersebut.
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk diberikan Perintah Tindakan Tertentu untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali periode 21 September sampai 23 November 2015 sejumlah 114.068.100 saham dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal 12 Oktober 2026.
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c jo. Pasal 4 ayat (3) huruf a POJK Nomor 42/POJK.04/2020 karena tidak melakukan prosedur Transaksi Afiliasi atas penambahan penyertaan modal PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk kepada PT Sinarniaga Sejahtera.
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp325.000.000,00 atas pelanggaran tersebut.
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terbukti melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3) jo. ayat (2) POJK Nomor 9/POJK.04/2018 atas pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk d.h. PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB).
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk diminta untuk mengalihkan kembali saham SMCB tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar 2,62 persen dari modal disetor SMCB atau sekitar 236.738.922 saham paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp550.000.000,00 atas pelanggaran tersebut.
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf a dan huruf c, Pasal 10 huruf b dan huruf c, Pasal 22 angka 1 POJK Nomor 42/POJK.04/2020 karena tidak melakukan prosedur Transaksi Afiliasi atas akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo.
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk dikenai Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp75.000.000,00 atas pelanggaran tersebut.
PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk dikenai sanksi denda administratif berupa denda sebesar Rp300.000.000,00 dan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis atas beberapa pelanggaran.
Di antaranya, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jis. huruf B angka 4 butir d. 1) dan huruf B angka 4 butir b. 2) b) Peraturan VIII. G.7 jo. Paragraf 16 dan Paragraf 21 PSAK 207 karena PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk menyajikan pos Penerimaan (pembayaran) dari pihak berelasi sebesar Rp30.539.592.781 pada Laporan Arus Kas Aktivitas Pendanaan secara neto, dengan menggabungkan pembayaran b. c. d. e. f. g. h. dan penerimaan.
Selain itu, menggabungkan mutasi atau transaksi terkait pencatatan piutang pihak berelasi dan utang pihak berelasi jangka panjang serta PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk menyajikan pos Pembayaran kepada pihak berelasi (terkait piutang pihak berelasi) sebesar Rp761.895.560 pada Laporan Arus Kas Aktivitas Pendanaan yang seharusnya disajikan pada pada Laporan Arus Kas Aktivitas Investasi.