NADIKABAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti masih banyaknya aset harta benda maupun gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang belum dilindungi asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan kondisi ini membuat anggaran negara berisiko menanggung kerugian finansial yang jauh lebih besar ketika terjadi bencana alam.

Ogi mengungkapkan temuan tersebut berdasarkan dari berbagai kejadian bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

"Kasus bencana alam di Aceh, di Sumatra Utara, di Sumatra Barat, kemudian gunung meletus, gempa bumi di Nusa Tenggara, itu memang banyak aset harta benda milik gedung pemerintah itu banyak yang belum diasuransikan," ujar Ogi dalam diskusi bersama wartawan di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11).

Dengan begitu, OJK mendorong agar seluruh aset milik pemerintah pusat maupun daerah segera diasuransikan secara menyeluruh.