“Wajib halal pada Oktober, Ombudsman dukung itu. Karena halal itu hak publik. Publik punya hak mendapatkan pelayanan halal. Mayoritas bangsa kita memerlukan itu. Karena itu kita dukung,” kata dia.
Ia mengatakan Ombudsman akan hadir untuk mengawasi apakah hak publik di bidang halal ini sudah terpenuhi atau tidak dengan standar mal administrasi.
Sementara Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut baik dukungan dan pengawasan Ombudsman. BPJPH terbuka terhadap masukan dan pengawasan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan meningkatkan kualitas pelayanan.
“Penerapan wajib halal Oktober sangat didukung dan ini menjadi spirit dan semangat bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik kami,” kata Haikal Hasan.
