Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan BPBD dan memastikan lembaga tersebut dipimpin pejabat definitif yang tidak merangkap jabatan di instansi lain.
Kedua, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus yang memadai untuk penanganan bencana dan mendukung operasional BPBD.
Ketiga, diperlukan integrasi fungsi yang lebih erat antara BNPB sebagai lembaga pemerintah pusat dan BPBD sebagai perangkat daerah.
Robert menilai belum adanya instansi vertikal BNPB di daerah menuntut pola kerja sama yang lebih terintegrasi antara kedua lembaga tersebut.
Menurut dia, koordinasi yang selaras diperlukan agar BNPB dan BPBD dapat menjalankan fungsi pelayanan publik serta perlindungan masyarakat secara efektif.
