NADIKABAR.COM — Ombudsman RI menyoroti 10 indikator dalam pengawasan terhadap Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dalam penyelenggaraan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Anggota Ombudsman RI Radian Syam, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Sejak Mei 2026, Ombudsman RI ingin memastikan program yang menyentuh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi anggota koperasi dan masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, Ombudsman RI meninjau 10 indikator dalam proses pengawasan tersebut, di antaranya bisnis model; modul pembentukan; inventarisasi; pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM); manajemen digital; sosialisasi masif; monitoring dan evaluasi; serah terima gerai; kesesuaian lokasi gerai, serta perizinan dan pelayanan bangunan.

Selain itu, kata dia, Ombudsman RI juga memetakan data melalui dasboard pada lama resmi rsm.kdkmpindonesia.co.id untuk memastikan jumlah koperasi yang telah terbentuk.