Ombudsman RI juga mengajak masyarakat yang mengalami kendala dalam pelaksanaan Program KDKMP untuk terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada instansi penyelenggara terkait.

Apabila tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI melalui kantor pusat maupun kantor perwakilan di daerah.

"Kami berharap penyelenggaraan program ini terus diperbaiki sehingga koperasi desa dan kelurahan benar-benar dapat berfungsi sebagai pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Radian menambahkan, pengawasan ini tidak terlepas dari rumusan Program KDKMP dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 berkaitan dengan pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, kata dia, program ini menjadi objek pengawasan Ombudsman RI melalui investigasi atas prakarsa sendiri (IAPS) sesuai Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri.