NADIKABAR.COM β€” Ombudsman RI menyoroti 10 indikator dalam pengawasan terhadap Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dalam penyelenggaraan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Anggota Ombudsman RI Radian Syam, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

β€œSejak Mei 2026, Ombudsman RI ingin memastikan program yang menyentuh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberi manfaat bagi anggota koperasi dan masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, Ombudsman RI meninjau 10 indikator dalam proses pengawasan tersebut, di antaranya bisnis model; modul pembentukan; inventarisasi; pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM); manajemen digital; sosialisasi masif; monitoring dan evaluasi; serah terima gerai; kesesuaian lokasi gerai, serta perizinan dan pelayanan bangunan.

Selain itu, kata dia, Ombudsman RI juga memetakan data melalui dasboard pada lama resmi rsm.kdkmpindonesia.co.id untuk memastikan jumlah koperasi yang telah terbentuk.

β€œPengawasan dilakukan melalui sejumlah tahapan, meliputi pemeriksaan terhadap 13 dokumen peraturan dan perjanjian, rapat koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Menteri Koperasi,” ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, dilakukan permintaan keterangan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Tual, klarifikasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), serta peninjauan lapangan terhadap 14 gerai koperasi di enam daerah, yakni Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan.

Radian mengungkapkan, dalam pemeriksaan terhadap Kementerian Koperasi, Ombudsman RI menyoroti pelaksanaan sejumlah mandat dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, meliputi penyusunan model bisnis dan modul pembentukan, inventarisasi koperasi, pendampingan dan pelatihan SDM, penguatan manajemen digital, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.

Sementara itu, terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Ombudsman RI menyoroti dua aspek, yaitu kepastian status lokasi pembangunan gerai, termasuk pemenuhan aspekclean and clear, serta pemenuhan prosedur administrasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik gerai.

Selanjutnya, Ombudsman RI akan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.

Ombudsman RI juga mengajak masyarakat yang mengalami kendala dalam pelaksanaan Program KDKMP untuk terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada instansi penyelenggara terkait.

Apabila tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI melalui kantor pusat maupun kantor perwakilan di daerah.

"Kami berharap penyelenggaraan program ini terus diperbaiki sehingga koperasi desa dan kelurahan benar-benar dapat berfungsi sebagai pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Radian menambahkan, pengawasan ini tidak terlepas dari rumusan Program KDKMP dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 berkaitan dengan pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, kata dia, program ini menjadi objek pengawasan Ombudsman RI melalui investigasi atas prakarsa sendiri (IAPS) sesuai Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri.