β€œPengawasan dilakukan melalui sejumlah tahapan, meliputi pemeriksaan terhadap 13 dokumen peraturan dan perjanjian, rapat koordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Menteri Koperasi,” ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, dilakukan permintaan keterangan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Kota Tual, klarifikasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), serta peninjauan lapangan terhadap 14 gerai koperasi di enam daerah, yakni Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan.

Radian mengungkapkan, dalam pemeriksaan terhadap Kementerian Koperasi, Ombudsman RI menyoroti pelaksanaan sejumlah mandat dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, meliputi penyusunan model bisnis dan modul pembentukan, inventarisasi koperasi, pendampingan dan pelatihan SDM, penguatan manajemen digital, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.

Sementara itu, terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Ombudsman RI menyoroti dua aspek, yaitu kepastian status lokasi pembangunan gerai, termasuk pemenuhan aspekclean and clear, serta pemenuhan prosedur administrasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik gerai.

Selanjutnya, Ombudsman RI akan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.