Meski demikian, Ombudsman mendorong agar koperasi tersebut segera beroperasi sesuai ketentuan.
"Tapi sekali lagi kami mendorong agar segera dilakukan mohon maaf, agar segera operasional KDMP ini berjalan sesuai dengan aturan," ujar Radian.
Selain persoalan pengunduran diri manajer, Radian turut menanggapi rencana pembentukan klinik pratama di KDMP yang dikhawatirkan tumpang tindih dengan layanan puskesmas setempat.
Menurut Radian, pembentukan klinik dapat dilakukan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas dan telah dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
"Kalau itu sudah diamanatkan di dalam aturan ya, dalam Inpres misalkan. Nah, kemudian itu sudah dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian lain, maka kemudian kami melihatnya itu bisa dilakukan," jelasnya.
Ia mengingatkan pengawasan Ombudsman berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan perundang-undangan.