"Tapi sekali lagi kami mendorong agar segera dilakukan mohon maaf, agar segera operasional KDKMP ini berjalan sesuai dengan aturan," bebernya.

Pada saat yang sama, ia juga menanggapi wacana pembentukan klinik pratama di KDKMP yang dikhawatirkan bakal tumpang tindih dengan layanan puskesmas setempat. Radian menegaskan, rencana tersebut boleh saja dijalankan selama memiliki payung hukum yang jelas dan telah dikoordinasikan antar-kementerian.

"Kalau itu sudah diamanatkan di dalam aturan ya, dalam Inpres misalkan. Nah, kemudian itu sudah dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian lain, maka kemudian kami melihatnya itu bisa dilakukan," terang ia.

Menurutnya, fokus pengawasan Ombudsman adalah memastikan tidak ada prosedur yang dilanggar maupun penundaan berlarut dalam pelaksanaannya. Pihaknya berpegang pada kesesuaian proses di lapangan dengan regulasi turunan dari Kementerian Koperasi maupun Kementerian Kesehatan.