Artinya, diplomasi budaya bukan hanya urusan sekadar memperlihatkan budaya, tetapi juga upaya mengubah cara orang lain memandang bangsa Indonesia.

Untuk menarik perhatian dunia, produk budaya sering dikemas menjadi sesuatu yang mudah dikenali. Contohnya, pakaian yang mencolok, tarian yang dinamis, musik yang khas, dan makanan yang menarik secara visual.

Cara ini dapat efektif untuk membuka pintu perkenalan budaya. Namun, jika tuntutan tersebut menjadi ukuran utama, produk budaya yang tidak mudah dipentaskan atau tidak menghasilkan gambar yang menarik bisa tersisih.

Budaya akhirnya dinilai berdasarkan kemampuannya menghibur dan menarik perhatian, bukan berdasarkan arti pentingnya bagi masyarakat yang menjalankannya.

Padahal, menarik perhatian tidak selalu berarti membangun pemahaman. Menyaksikan tarian, misalnya, bisa membuat penonton tertarik pada budaya suatu bangsa, tetapi belum tentu membuat mereka memahami sejarah, nilai, dan kehidupan masyarakat di baliknya.

Untuk sampai pada pemahaman yang lebih mendalam, diperlukan penjelasan, interaksi dengan pelaku budaya, serta ruang untuk bertanya dan berdialog.

Walhasil, keberhasilan diplomasi budaya semestinya tidak berhenti pada berapa banyak orang yang melihat sebuah pertunjukan budaya, tetapi juga sejauh mana pertunjukan itu menghasilkan pemahaman.

Karena itu, pembenahan diplomasi budaya perlu dimulai dari cara memilih dan melibatkan pelaku. Pemerintah dapat menyusun program yang bergantian menampilkan budaya dari berbagai wilayah, tanpa harus mengubah setiap acara menjadi pameran seluruh budaya Nusantara.

Pemilihan seniman maupun komunitas perlu memiliki kriteria terbuka dan harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan hanya ketika pertunjukan akan berlangsung.

Anggaran, honorarium, hak atas dokumentasi, dan pembagian manfaat ekonomi juga perlu diperhatikan. Setelah acara selesai, evaluasi tidak cukup menghitung jumlah pengunjung atau pemberitaan. Perlu pula dilihat apakah muncul kerja sama baru dengan seniman Indonesia, apakah komunitas memperoleh manfaat, dan apakah penonton memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka ketahui.

Diplomasi budaya akan lebih bermakna jika masyarakat pemilik budaya menjadi pelaku utama, dan bukan sekadar sebagai bahan promosi negara.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran