NADIKABAR.COM — Ombudsman RI (ORI) menegaskan keberhasilan jaminan produk halal tidak cukup diukur hanya dari jumlah sertifikat yang diterbitkan.
Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menyatakan ukuran keberhasilannya antara lain dilihat dari sejauh mana produk yang beredar betul-betul memenuhi ketentuan dan masyarakat mendapatkan perlindungan.
"Penting kita ingat bersama bahwa jaminan produk halal bukan sekadar kewajiban pelaku usaha, melainkan hak masyarakat dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, untuk memenuhinya," ujar Maneger dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan kepada Kepala BPJPH, di Jakarta, Rabu.
Maka dari itu, dirinya berharap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat menindaklanjuti temuan dan saran perbaikan yang Ombudsman sampaikan, dengan langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Adapun ORI telah melaksanakan pemantauan kepatuhan pelaku usaha serta kesiapan tata kelola halal di DKI Jakarta dan Tangerang pada 14-16 Oktober 2026 melalui inspeksi mendadak (sidak), yang hasilnya sudah diserahkan kepada Kepala BPJPH.
Hasilnya, dari 159 sampel produk yang diperiksa di ritel modern misalnya, sebanyak 78 produk atau 49,1 persen tidak sesuai ketentuan, sementara 81 produk atau 50,9 persen dinyatakan sesuai.
Maneger mengungkapkan bentuk ketidaksesuaian yang ditemukan, di antaranya masih digunakannya logo halal lama, nomor sertifikat yang tidak terdaftar dalam sistem BPJPH, penggunaan nomor yang sama untuk berbagai produk dalam satu pabrik, sertifikat kedaluwarsa atau tanpa nomor, serta produk impor yang hanya mengandalkan sertifikasi halal negara asal tanpa memenuhi ketentuan registrasi di Indonesia.
