Oleh karena itu, Ombudsman mendorong beberapa langkah perbaikan. Pertama, BPJPH perlu memperkuat pengawasan dan penegakan kepatuhan, termasuk terhadap industri menengah dan besar yang telah memasuki tahapan kewajiban sertifikasi halal.
Kedua, perlu dilakukan pembenahan sistem verifikasi dan validasi sertifikasi halal agar keabsahan nomor sertifikat, masa berlaku, dan kesesuaian produk dapat dipastikan.
Saran ketiga, sambung dia, yaitu pengawasan rantai pasok pangan, khususnya untuk program strategis pemerintah seperti MBG, harus diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dia menyampaikan langkah keempat berupa pelayanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang harus terus dipermudah melalui kepastian prosedur waktu, biaya, dan pendampingan.
Kelima, perlu penguatan mekanisme pengaduan masyarakat agar setiap dugaan pelanggaran jaminan produk halal dapat ditindaklanjuti secara tepat dan transparan.
Maneger berharap hasil pengawasan yang disampaikan ORI tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan menyeluruh bagi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.
"Ombudsman berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan pelayanan publik," ungkapnya menambahkan.
