NADIKABAR.COM — Ombudsman RI (ORI) menegaskan keberhasilan jaminan produk halal tidak cukup diukur hanya dari jumlah sertifikat yang diterbitkan.

Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menyatakan ukuran keberhasilannya antara lain dilihat dari sejauh mana produk yang beredar betul-betul memenuhi ketentuan dan masyarakat mendapatkan perlindungan.

"Penting kita ingat bersama bahwa jaminan produk halal bukan sekadar kewajiban pelaku usaha, melainkan hak masyarakat dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, untuk memenuhinya," ujar Maneger dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan kepada Kepala BPJPH, di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu, dirinya berharap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat menindaklanjuti temuan dan saran perbaikan yang Ombudsman sampaikan, dengan langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan.

Adapun ORI telah melaksanakan pemantauan kepatuhan pelaku usaha serta kesiapan tata kelola halal di DKI Jakarta dan Tangerang pada 14-16 Oktober 2026 melalui inspeksi mendadak (sidak), yang hasilnya sudah diserahkan kepada Kepala BPJPH.

Hasilnya, dari 159 sampel produk yang diperiksa di ritel modern misalnya, sebanyak 78 produk atau 49,1 persen tidak sesuai ketentuan, sementara 81 produk atau 50,9 persen dinyatakan sesuai.

Maneger mengungkapkan bentuk ketidaksesuaian yang ditemukan, di antaranya masih digunakannya logo halal lama, nomor sertifikat yang tidak terdaftar dalam sistem BPJPH, penggunaan nomor yang sama untuk berbagai produk dalam satu pabrik, sertifikat kedaluwarsa atau tanpa nomor, serta produk impor yang hanya mengandalkan sertifikasi halal negara asal tanpa memenuhi ketentuan registrasi di Indonesia.

"Artinya, hampir seluruh produk yang kami periksa itu masih menunjukkan persoalan terkait dengan kepatuhan," ucap dia.

Menurutnya, hal itu menjadi catatan serius bahwa kewajiban halal produk industri menengah dan besar belum berjalan sepenuhnya sebagaimana yang diharapkan.

Ditambahkan bahwa temuan lain yang juga perlu menjadi perhatian serius, yakni adanya pedagang ayam di pasar tradisional dan beberapa tempat, yang sertifikat halalnya telah kedaluwarsa tetapi masih menyuplai daging ayam untuk beberapa Program Strategis Nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sedang tidak mengatakan itu halal atau tidak halal, tetapi sertifikatnya sudah kedaluwarsa," kata Maneger.

Dirinya menegaskan MBG merupakan program strategis pemerintah yang menyangkut pemenuhan gizi jutaan anak-anak Indonesia sehingga aspek kehalalan dan keamanan produk, terutama produk pangan dalam rantai pasoknya, tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif.

Dengan demikian, ia menekankan agar jangan sampai program yang bertujuan baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia justru menyisakan persoalan dalam jaminan kehalalan bahan pangan yang disediakan.

"Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan menyeluruh, mulai dari pemasok, proses penyembelihan, distribusi, hingga makanan sampai kepada penerima manfaat," tutur Maneger.

Oleh karena itu, Ombudsman mendorong beberapa langkah perbaikan. Pertama, BPJPH perlu memperkuat pengawasan dan penegakan kepatuhan, termasuk terhadap industri menengah dan besar yang telah memasuki tahapan kewajiban sertifikasi halal.

Kedua, perlu dilakukan pembenahan sistem verifikasi dan validasi sertifikasi halal agar keabsahan nomor sertifikat, masa berlaku, dan kesesuaian produk dapat dipastikan.

Saran ketiga, sambung dia, yaitu pengawasan rantai pasok pangan, khususnya untuk program strategis pemerintah seperti MBG, harus diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Dia menyampaikan langkah keempat berupa pelayanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang harus terus dipermudah melalui kepastian prosedur waktu, biaya, dan pendampingan.

Kelima, perlu penguatan mekanisme pengaduan masyarakat agar setiap dugaan pelanggaran jaminan produk halal dapat ditindaklanjuti secara tepat dan transparan.

Maneger berharap hasil pengawasan yang disampaikan ORI tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan menyeluruh bagi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

"Ombudsman berkomitmen untuk terus mengawal perbaikan pelayanan publik," ungkapnya menambahkan.