NADIKABAR.COM — Pemerintah membentuk kelompok kerja lintas lembaga untuk mengatasi hambatan prosedural dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kelompok kerja (pokja) tersebut dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, serta akademisi dan hakim.
"Kami ingin segera, selesai pertemuan ini, pokja itu dibentuk," kata Yusril menjawab ANTARA saat jumpa pers sesuai rapat koordinasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di Jakarta, Senin.
Menurut Yusril, rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari penyebab belum tuntasnya penanganan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.
Berdasarkan hasil rapat, salah satu persoalan yang ditemukan ialah perbedaan persepsi mengenai kualifikasi pelanggaran HAM berat serta hambatan teknis dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Yusril menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, sedangkan penyidikan dan penuntutan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung.
