Pembentukan pokja, Yusril menekankan tidak ditujukan untuk mengubah ketentuan perundang-undangan, melainkan mencari solusi teknis agar kewenangan masing-masing lembaga dapat dijalankan secara lebih efektif.
Sementara itu, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan mengatakan pokja akan mengidentifikasi persoalan yang menyebabkan penanganan perkara dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu berulang kali mengalami kebuntuan.
Menurut ia, salah satu kemungkinan solusi yang akan dikaji adalah penempatan personel kejaksaan untuk melakukan supervisi penyelidikan Komnas HAM guna memastikan terpenuhinya aspek pembuktian, kriminologi, dan penafsiran kualifikasi pelanggaran HAM berat.
"Sehingga ketika mereka bisa menyelesaikannya di tahap penyelidikan, penyidikan sudah akan bisa dilanjutkan oleh pihak Kejaksaan," ujar Ketua Pokja itu.
Mengenai pelibatan pihak-pihak lain, termasuk organisasi masyarakat sipil, Otto mengatakan hal itu akan dibahas lebih lanjut sesuai kebutuhan pokja.
