NADIKABAR.COM — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) merespons aksi organisasi masyarakat (ormas) yang berulang kali mendatangi pabrik BYD di kawasan industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Pemerintah diminnta bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terus berulang dan mengganggu iklim investasi.
Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menilai aksi ormas tersebut mempengaruhi kepastian berusaha dan kenyamanan investor yang telah menanamkan modalnya di Indonesia. Terlebih, gangguan serupa sudah berulang kali terjadi.
"Yang pasti pemerintah harus bertindak tegas, jangan kalah dengan tekanan ormas. Ini menyangkut kepastian berusaha juga di mana di satu sisi, gangguan-gangguan hal yang begini ini sudah sering terulang kembali," ujarnya saat dihubungi NadiKabar, Rabu (18/11/2026).
Ia juga meminta pemerintah mengambil langkah konkret melalui aparat penegak hukum (APH) untuk memastikan kegiatan investasi berjalan tanpa gangguan. Ma'ruf menekankan pentingnya menjaga kondusivitas bagi investasi yang sudah masuk di Indonesia.
"Ini menyangkut kenyamanan investasi yang sudah masuk. Jadi harapan kami pemerintah harus melakukan sebuah tindakan tegas melalui Aparat Penegak Hukum (APH) supaya investasi masuk di Indonesia itu nyaman dan kondusif," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan meminta adanya kondusivitas usai pabrik digeruduk ormas berulangkali. Kedatangan ormas sendiri menuntut keterbukaan soal lapangan pekerjaan.
"Kami mengharapkan kalau bisa dari pihak yang berwajib atau instansi-instansi yang relevan dengan hal-hal yang terkait demonstrasi kami masih mampu membantu BYD untuk memberikan informasi yang seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat," ujar Luther di Pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, Selasa (10/11/2026).
Luther juga menyoroti posisi BYD sebagai perusahaan global yang aktivitas bisnisnya mendapat perhatian dari berbagai pemangku kepentingan internasional. Oleh karena itu, perusahaan ingin menghindari kesalahpahaman mengenai situasi yang terjadi di sekitar pabrik Subang.
Dalam catatan NadiKabar, pabrik BYD sempat didemo ormas pada akhir Oktober tahun 2026 yang menuntut pembukaan lapangan kerja bagi warga lokal. Demonstrasi di pabrik BYD Subang juga pernah terjadi pada tahun 2025 yang diungkap oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.