NADIKABAR.COM — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merespons aksi organisasi masyarakat (ormas) yang dilaporkan berkali-kali mendatangi pabrik BYD di Subang, Jawa Barat. Pemerintah hanya menegaskan tidak membenarkan intimidasi yang dapat mengganggu investasi.
Deputi Bidang Pengendalian Iklim Penanaman Modal sekaligus Juru Bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menegaskan setiap investor berhak mendapatkan kepastian berusaha. Aspirasi masyarakat tetap dihormati selama disampaikan sesuai aturan hukum.
"Pemerintah tidak membenarkan tindakan intimidasi, tekanan, maupun tindakan lain di luar koridor hukum yang dapat mengganggu aktivitas usaha dan menghambat investasi. Setiap aspirasi masyarakat tentu harus dihormati, tetapi penyampaiannya perlu dilakukan melalui mekanisme yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya kepada NadiKabar, Kamis (19/11/2026).