NADIKABAR.COM — Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe merealisasikan sejumlah program kerja sepanjang 2026. Pelaksanaan program tersebut turut berkontribusi menjadikan pertumbuhan ekonomi Malut yang tertinggi di Indonesia.

Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2025-2030 setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, 20 Februari 2025. Sejumlah program yang dijalankan merupakan realisasi janji kampanye Pilgub 2024, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Dirangkum NadiKabar, berikut capaian kinerja Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe sepanjang 2026:

Pertumbuhan Ekonomi Malut Tumbuh 17,43 Persen

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Maluku Utara pada 2026 tembus 19,64 persen pada triwulan I, kemudian 15,35% pada triwulan II, serta 16,65% pada triwulan III. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh industri pengolahan.

Sektor industri pengolahan, seperti pengolahan nikel, makanan dan minuman mencatatkan pertumbuhan hingga 35,84 persen pada triwulan II. Sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi daerah dengan porsi 42,01 persen dari total PDRB Maluku Utara pada 2025.

Di sisi lain, sektor perdagangan juga menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan 14,60 persen pada triwulan I. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 4,24 persen pada periode yang sama.

Sektor pertanian dan perikanan memiliki potensi untuk terus dikembangkan karena mencakup berbagai komoditas unggulan daerah, seperti kelapa, pala, cengkeh, dan hasil perikanan. Peningkatan produksi serta pengembangan industri pengolahan komoditas lokal tersebut menjadi salah satu upaya dalam memperkuat ekonomi Malut.

Dari sisi pembangunan, sektor konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,02 persen pada Triwulan II-2026 dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pembangunan yang turut menjadi bagian dari pergerakan ekonomi Maluku Utara.

Realisasi PAD Tembus Rp 1,57 T, Dekati Target Akhir Tahun

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku Utara turut menunjukkan capaian menarik dengan menyentuh angka Rp 1,57 triliun sepanjang 2026 ini. Realisasinya tembus 97,16% dari target APBD Perubahan 2026 sebesar Rp 1,62 triliun.

Capaian tersebut telah melampaui realisasi PAD sepanjang 2025 yang tercatat sebesar Rp 1,21 triliun. Dengan demikian, penerimaan PAD hingga awal November 2026 sudah lebih tinggi sekitar Rp 361 miliar dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Penerimaan PAD Malut berasal dari empat kelompok utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah menjadi kontributor terbesar dengan realisasi mencapai 100,24% dari target yang ditetapkan.

Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui pengawasan terhadap objek pajak potensial, terutama Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Bapenda Malut menyebut PAD tahun ini lebih bisa diandalkan untuk membiayai APBD dibanding tahun lalu, sehingga Pemprov memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan daerah.

"Bapenda akan terus mendorong optimalisasi PAD secara terukur dan berkelanjutan agar ketergantungan terhadap pendapatan transfer dapat semakin dikurangi, sehingga kemampuan fiskal daerah menjadi lebih kuat," jelas Kepala Bidang Perencanaan Bapenda Malut Masyitah kepada NadiKabar, Rabu (11/11/2026).

Menjelang akhir 2026 ini, Bapenda Malut masih mengejar sisa target sekitar Rp 46,08 miliar. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan penagihan piutang pajak, pengawasan wajib pajak potensial, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak guna mengoptimalkan penerimaan daerah.

Sembilan Trayek Perintis Perkuat Konektivitas Antarpulau

Layanan transportasi laut pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Maluku Utara masih menjadi tantangan hingga 2026. Oleh sebab itu, pemerintah setempat fokus melakukan penguatan konektivitas antarpulau.

Hingga Oktober 2026, Pemprov Maluku Utara bersama Kementerian Perhubungan telah membuat sembilan jaringan trayek angkutan laut perintis. Trayek tersebut memiliki empat pangkalan yang tersebar di wilayah Tobelo, Ternate, Babang, dan Sanana.

Selain itu, akses pelayaran langsung di wilayah Halmahera Utara juga semakin terbuka. Tahun ini, Pelabuhan Tobelo mulai disinggahi kapal pelni KM Tatamailau, sedangkan Pelabuhan Galela dilayani KM Sabuk Nusantara 115.

Ketersediaan jalur pelayaran tersebut turut membuka akses distribusi hasil produksi lokal ke pasar yang lebih luas. Potensi perikanan, pertanian, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari wilayah Galela dan Tobelo menjadi salah satu sektor yang dapat memanfaatkan konektivitas ini.

"Sektor perikanan, pertanian, dan perdagangan usaha kecil (UMKM) dari Galela dan Tobelo kini bisa dikirim langsung ke pasar besar seperti Sorong dan Bitung tanpa harus melalui rantai transit darat yang mahal melalui Pelabuhan Ternate," kata Plt. Kepala Dinas Perhubungan Malut Dedy Kotambunan kepada NadiKabar, Kamis (5/11/2026).

Selain mengoptimalkan trayek perintis, Pemprov Malut juga bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penyusunan dan evaluasi jaringan pelayaran. Program tersebut juga menargetkan enam voyage Tol Laut untuk memperlancar distribusi barang antarpulau.

Pembangunan infrastruktur pelabuhan juga diperkuat melalui proyek pengembangan fasilitas Pelabuhan Daruba di Kabupaten Pulau Morotai yang didanai APBN dengan nilai kontrak sekitar Rp 50,87 miliar. Pekerjaan yang mencakup perpanjangan dermaga tersebut telah mencapai progres fisik 82,08% dan ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Hilirisasi Bikin Komoditas Kelapa Malut Tembus Tiongkok dan Taiwan