Pemprov Maluku Utara juga melakukan hilirisasi terhadap sejumlah komoditas unggulan, terutama kelapa yang diolah menjadi berbagai produk turunan seperti santan dan olahan sabut kelapa. Produk turunan tersebut bahkan telah dipasarkan ke negara lain, yakni ekspor santan kelapa ke Tiongkok pada 2025, dan ekspor cocopeat dan chocochip sebanyak 24,76 ton ke Taiwan pada 2026.
Pemprov Malut turut mendorong pengembangan industri melalui kerja sama dengan Badan Bank Tanah untuk membuka peluang penyediaan lahan bagi perkebunan dan kawasan pengolahan kelapa. Upaya menarik investasi juga diperkuat melalui peluncuran Gerbang Investasi dalam North Maluku's Investment Business Forum 2026 pada 29 Oktober lalu.
"Platform ini ditujukan untuk memperluas akses informasi peluang investasi dan memperkuat promosi daerah," ujar Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Malut Bakri Adam kepada NadiKabar, Rabu (11/12/2026).
Dari sisi perdagangan, Pemprov bersama sejumlah instansi memfasilitasi koordinasi pengiriman produk kelapa melalui Ternate dan Surabaya. Langkah ini bertujuan agar pencatatan devisa hasil ekspor dapat dikaitkan dengan daerah asal barang, sekaligus memperkuat sinergi sektor perkebunan dan industri pengolahan.
Selain kelapa, promosi komoditas lokal lainnya juga dilakukan melalui partisipasi empat industri kecil dan menengah (IKM) dalam Tjipta UMKM Fair 2026 di Jakarta pada 3-4 September. Disperindag memfasilitasi 120 produk lokal, termasuk kopi, olahan kenari, sagu, cokelat, dan minyak cengkih, untuk diperkenalkan ke pasar nasional.
Sejumlah kuliner khas Maluku Utara, seperti roti kenari, wajik kenari, dan lalampa, dilaporkan laris dibeli pengunjung. Sementara itu, Media Coffee Fest 2026 dan Coffee Street Jailolo menjadi ruang promosi kopi lokal sekaligus mempertemukan pelaku usaha dari sektor hulu hingga hilir.
Pemprov Maluku Utara menargetkan pembangunan jalan provinsi dilakukan secara bertahap hingga 2029. Saat pelantikan Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Malut, masih terdapat sekitar 550 kilometer ruas jalan provinsi yang belum tersambung.
"Saya menyadari masih ada jalan yang belum tersambung. Ketika kami dilantik, terdapat sekitar 550 kilometer ruas jalan provinsi yang belum tersambung, sementara tingkat kemantapan jalan baru mencapai 46 persen dari total sekitar 1.000 kilometer jalan provinsi," ujar Sherly Tjoanda saat sambutan peringatan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara pada Senin (12/10/2026).
Dia menjelaskan pembangunan jalan provinsi pada 2025 dilaksanakan sepanjang 25 kilometer. Sementara pada 2026, pembangunan jalan sepanjang 125 kilometer telah dilaksanakan dengan konstruksi lapis penetrasi makadam (lapen).
"Pada 2027, kita menganggarkan pembangunan 150 kilometer jalan lagi sehingga total jalan yang dibangun mencapai 300 kilometer. Selanjutnya, pada 2027-2029, kita menargetkan penyelesaian sisa sekitar 250 kilometer jalan," ujarnya.
Selain jalan provinsi, Pemprov Maluku Utara juga mendorong pembangunan jalan usaha tani untuk mendukung aktivitas pertanian dan mempermudah akses petani. Program tersebut ditargetkan meningkat dari 50 kilometer pada 2025 menjadi 100 kilometer pada 2026.
"Bagi petani, salah satu kebutuhan terpenting adalah jalan usaha tani. Pada 2025, pembangunan jalan usaha tani mencapai 50 kilometer; pada 2026, 100 kilometer; dan pada 2027, kita menargetkan 200 kilometer," katanya.
Sherly menyebut pekerjaan rumah pembangunan jalan usaha tani masih besar. Dia memperkirakan masih ada sekitar 5.000 kilometer jalan usaha tani yang perlu dibangun untuk mendukung kebutuhan desa-desa di Maluku Utara.
Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mendukung pemerataan pembangunan dan mempermudah akses masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara, termasuk daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses.
Pemprov Maluku Utara Perluas Akses Pendidikan
Pemprov Maluku Utara juga terus memperluas akses dan pemerataan pendidikan melalui berbagai program. Upaya tersebut mencakup sekolah kedinasan, Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), beasiswa, sekolah gratis, revitalisasi hingga digitalisasi fasilitas pendidikan.
Pada 2 Mei 2026, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meluncurkan program pembibitan sekolah kedinasan untuk membuka peluang bagi putra-putri daerah menjadi ASN. Ia mengungkapkan bahwa program ini bekerja sama dengan STAN, STIS, dan PTDI-STTD dengan menyediakan 26 kuota dari 198 pendaftar serta pembiayaan 60 persen dari Pemprov dan 40 persen dari peserta.
"Kita meluncurkan program kedinasan, pembibitan sekolah kedinasan untuk mencetak ASN profesional dari putra-putri terbaik Maluku Utara," ujar Sherly pada Selasa (2/05) lalu.
Selain program kedinasan, Pemprov juga menjalankan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) tingkat SMA sejak tahun ajaran 2026/2027 di Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur. Program ini memudahkan siswa di wilayah kepulauan mengakses pendidikan melalui pembelajaran daring dan tatap muka terbatas.
Sherly juga membuat program revilitas sekolah yang menjadi bagian upaya mewujudkan visi pendidikan bermutu bagi semua pelajar. Ia mengatakan, setiap peserta didik dapat memperoleh akses terhadap lingkungan yang layak dan mendukung potensi mereka.
"Revitalisasi ini bukan sekadar memperbaiki bangunan sekolah, tetapi memastikan anak-anak kita belajar di tempat yang aman, nyaman, dan layak sehingga mereka bisa meraih prestasi yang lebih baik," kata Sherly, Kamis (6/08).
Ia mengatakan, Pemprov merevitalisasi 68 sekolah melalui APBD dan mengusulkan 785 sekolah kepada pemerintah pusat. Selain itu, sebanyak 412 unit komputer disalurkan ke 43 SMA, SMK, dan SLB untuk mendukung pelaksanaan TKA bagi 21.773 siswa serta pembelajaran digital.
Tahun ini juga, Pemprov Malut turut menyeleksi 1.000 penerima baru Beasiswa Maluku Utara Bangkit dan menyiapkan bantuan bagi 600 penerima lanjutan. Program sekolah gratis juga menurunkan jumlah anak putus sekolah menjadi 1.951 orang, tidak melanjutkan pendidikan 2.133 orang, dan belum pernah bersekolah 6.824 orang.
Peluang Pekerja Lokal, Angka PHK Turun 76,61 Persen
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maluku Utara mencatat penyerapan 213.098 tenaga kerja di 1.222 perusahaan per Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 60 persen merupakan tenaga kerja lokal, 32 persen berasal dari luar daerah, dan 8 persen merupakan tenaga kerja asing.
