Penyerapan tenaga kerja tersebut terkonsentrasi di kawasan industri Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Kedua wilayah ini menampung sekitar 88 persen dari total tenaga kerja yang tercatat di Maluku Utara.
Sementara itu, jumlah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang 2026 tercatat sebanyak 5.323 kasus. Angka tersebut turun 76,61 persen jika dibandingkan 22.761 kasus pada 2025.
Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, Pemprov Malut memperluas akses pelatihan keterampilan melalui kolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ternate. Hingga Oktober 2026, program pelatihan di BPVP Ternate telah menjangkau 4.596 peserta.
Selain itu, Disnakertrans juga menyelenggarakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) melalui 113 program dengan jumlah peserta 1.331 orang. Adapun program Tailor Made Training (TMT) dilaksanakan melalui 83 program yang diikuti 1.039 peserta. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja ini turut diperluas melalui kerja sama dengan sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta di Maluku Utara.
Program Bedah Rumah Jangkau 1.200 RTLH dan 2.800 BSPS
Pemprov Maluku Utara terus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui program perbaikan rumah. Pada 2026, dukungan tersebut diberikan melalui dua skema, yakni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibiayai APBD dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
Melalui program RTLH, Pemprov menargetkan perbaikan 1.200 unit rumah. Hingga Oktober 2026, progres pengerjaan rata-rata telah mencapai lebih dari 60 persen dan ditargetkan segera rampung.
"Diharapkan 1.200 itu bisa terpenuhi sesuai dengan apa yang menjadi standard operational procedure," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Malut Musrifah Alhadar (2/9/2026).
Sementara itu, program BSPS yang didanai APBN melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 160 miliar. Dari 4.542 unit rumah yang telah diverifikasi di 10 kabupaten/kota, sebanyak 2.800 unit di antaranya telah terealisasi hingga 6 Oktober 2026.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyebut Pemprov terus mendorong percepatan realisasi bantuan tersebut agar rumah-rumah yang telah terverifikasi dapat segera ditangani. Sherly menargetkan sisa bantuan BSPS dapat direalisasikan pada akhir Oktober 2026.
"Total sudah ada 4.500 yang sudah selesai diverifikasi dan sudah 2.800 sudah terealisasi. Sisanya 1.500 akan selesai realisasi 30 Oktober," kata Sherly.
Perkuat Penanganan Stunting bersama UNICEF
Pemprov Maluku Utara turut memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor dan kerja sama dengan lembaga internasional. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Maluku Utara tercatat sebesar 23,2 persen.
Pada 2026, Maluku Utara ditetapkan sebagai salah satu provinsi fokus kerja sama Indonesia dengan UNICEF untuk periode 2026-2030 dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kerja sama ini mencakup penguatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, peningkatan kualitas pelayanan Posyandu dan Puskesmas, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan.
Koordinasi awal kerja sama tersebut telah dilaksanakan pada 20 Mei 2026 dengan melibatkan UNICEF, Bappenas, Kemendagri, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar serta memastikan intervensi kesehatan dan gizi menjangkau ibu dan anak, khususnya kelompok rentan.
Di tingkat keluarga, upaya pencegahan stunting juga diperkuat melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING). Dinas Kesehatan (Dinkes) Malut mengungkapkan, dari target 2.136 sasaran pada 2026, penyaluran bantuan telah mencapai lebih dari 55 persen per Mei 2026.
Selain melalui kerja sama internasional dan penyaluran bantuan, Pemprov Malut memperkuat upaya penurunan stunting melalui pelaksanaan delapan aksi konvergensi. Strategi ini mencakup penyelarasan data sasaran, pendampingan keluarga berisiko, pemantauan pertumbuhan balita, hingga penguatan layanan kesehatan di wilayah kepulauan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan intervensi kesehatan dan gizi menjangkau masyarakat secara lebih merata, termasuk keluarga yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
2 Sekolah Rakyat di Malut Hampir Rampung
Pemprov Maluku Utara bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat di dua kabupaten. Pada tahun ajaran 2026/2027, kedua sekolah tersebut telah menerima total 555 siswa yang tersebar di Rioribati, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kukumutuk, Kabupaten Halmahera Utara.
Proses belajar-mengajar di kedua sekolah tersebut juga telah berjalan. Namun, kegiatan pembelajaran masih menunggu kedatangan guru hasil rekrutmen Kementerian Sosial. Untuk sementara, Dinas Sosial Malut melibatkan guru tamu guna memenuhi kebutuhan tenaga pengajar.
Sementara itu, pembangunan gedung permanen kedua sekolah tersebut telah memasuki tahap akhir. Progres pembangunan di Rioribati mencapai sekitar 98 persen, sedangkan di Kukumutuk mencapai sekitar 96 persen.
Pemprov Malut menargetkan seluruh gedung sekolah rampung pada 30 November 2026 agar dapat segera digunakan. Sejumlah fasilitas pendukung, seperti tempat tinggal guru dan kantin, juga tengah dalam tahap penyelesaian.
"Ditargetkan 30 November sudah beres dan bisa digunakan gedung-gedungnya. Sarana pendukung lain seperti tempat tinggal guru, itu sudah tahap finishing semuanya. Ada kantin yang juga difinishing," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Malut Zen Kasim kepada NadiKabar, Kamis (5/10/2026).
