NADIKABAR.COM — Proposal permohonan dana hibah sebesar Rp25 miliar yang diajukan Yayasan Majelis Ta'lim Sabilu Taubah pimpinan Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk 2027 ditolak.
Menurut yayasan, dana itu akan digunakan untuk pembangunan kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono membenarkan adanya proposal pengajuan bantuan hibah dari yayasan tersebut. Namun, ia tidak merinci nominal pengajuan yang diminta.
"Memang ada proposal, semua kalangan berhak mengajukan bantuan," kata Adhy saat dikonfirmasi, Senin (9/11).
Meski demikian, Pemprov Jawa Timur telah memutuskan menolak permohonan hibah tersebut pada 2027. Alasannya, pemda harus selektif dalam menentukan penerima bantuan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
"Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin berkurang. Untuk ST (Sabilu Taubah) di tahun 2027, tidak dipenuhi," ucap Adhy.
Selain mengajukan hibah ke Pemprov Jawa Timur, yayasan Gus Iqdam juga mengajukan permohonan bantuan sebesar Rp4,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Blitar untuk APBD 2027.
Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah mengatakan usulan tersebut telah dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar. Namun, nilai pengajuan dipangkas dari Rp4,7 miliar menjadi Rp2,3 miliar.
"Jadi ke Pemda mengajukan Rp4,7 miliar. Cuma kemarin di rapat Banggar dipotong jadi Rp2,3 miliar," kata Beky kepada awak media.
Pemberian dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki sejumlah ketentuan. Aturan tersebut salah satunya tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam aturan tersebut, hibah merupakan pemberian uang, barang, atau jasa dari pemerintah daerah kepada pihak penerima yang telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian tersebut bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak diberikan secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Permendagri 77/2020 menetapkan hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Khusus untuk yayasan atau organisasi kemasyarakatan, terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, di antaranya telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum, berkedudukan di wilayah administrasi pemerintah daerah terkait, serta memiliki sekretariat tetap di daerah tersebut.
Sementara itu, badan dan lembaga penerima hibah harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, termasuk memiliki sifat nirlaba, sukarela, dan sosial serta memenuhi ketentuan administrasi dan domisili.
Pemberian hibah juga tidak bisa dilakukan secara otomatis hanya karena suatu lembaga telah mengajukan proposal. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, pengajuan hibah tetap harus melalui proses evaluasi dan seleksi pemerintah daerah sebelum dapat dimasukkan dalam perencanaan dan penganggaran APBD.
