Permendagri 77/2020 menetapkan hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Khusus untuk yayasan atau organisasi kemasyarakatan, terdapat sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, di antaranya telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum, berkedudukan di wilayah administrasi pemerintah daerah terkait, serta memiliki sekretariat tetap di daerah tersebut.
Sementara itu, badan dan lembaga penerima hibah harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, termasuk memiliki sifat nirlaba, sukarela, dan sosial serta memenuhi ketentuan administrasi dan domisili.
Pemberian hibah juga tidak bisa dilakukan secara otomatis hanya karena suatu lembaga telah mengajukan proposal. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, pengajuan hibah tetap harus melalui proses evaluasi dan seleksi pemerintah daerah sebelum dapat dimasukkan dalam perencanaan dan penganggaran APBD.
