"Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP," pungkasnya.
Sederhananya, SPP-TDLN merupakan sistem yang digunakan pemerintah untuk memungut PPN atas pembelian atau penggunaan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.
Melalui sistem ini, bank dan lembaga pembayaran yang ditunjuk membantu mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria objek PPN.
SPP-TDLN melengkapi mekanisme pajak dari transaksi digital luar negeri, yang belum dipungut PPN melalui mekanisme PMSE. Jika memenuhi kriteria dan PPN belum dipungut melalui mekanisme lain, pajaknya dapat dipungut melalui SPP-TDLN.
DJP menyebut SPP TDLN bukan pajak baru lantaran sudah diterapkan sejak 25 September 2026. Lalu, transfer uang pribadi, kiriman uang keluarga, dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN.
