Dirinya menilai pengembangan EBT secara umum sudah dimulai, tetapi arahnya perlu dipertegas, mengingat Indonesia memiliki sumber daya yang beragam dan berlimpah.
Karena itu, ia mengajak pemerintah menegaskan EBT sebagai prioritas.
"Keputusannya, prioritasnya adalah EBT," katanya.
Dari sisi pasar, Fahmy menilai peluang panas bumi masih sangat menjanjikan. Listrik dari panas bumi dapat menjadi opsi dari pembangkit berbahan bakar batu bara, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri.
Peluang pengembangan tersebut sejalan juga dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. Dari rencana tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, sebanyak 42,6 GW berasal dari pembangkit berbasis EBT, dengan panas bumi ditargetkan menyumbang tambahan kapasitas sebesar 5,2 GW.
Mewujudkan target tersebut membutuhkan peran perusahaan energi nasional lewat investasi jangka panjang yang mencakup kegiatan eksplorasi dan pengeboran.
Salah satu yang mengambil peran itu adalah emiten PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), yang saat ini mengelola 15 wilayah kerja panas bumi dengan total kapasitas terpasang 1.932 MW, terdiri atas 727 MW yang dioperasikan sendiri dan 1.205 MW melalui kontrak operasi bersama, atau setara sekitar 70 persen kapasitas panas bumi nasional.
