NADIKABAR.COM β€” Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menilai fleksibilitas dalam penentuan jumlah kementerian negara sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan merupakan kebijakan yang sejalan dengan konstitusi dan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Menurut Fahri, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menetapkan batas maksimal jumlah kementerian negara sehingga presiden memiliki fleksibilitas dalam menentukan susunan kabinet sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.

β€œMemberikan fleksibilitas kepada presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan merupakan pilihan kebijakan yang sejalan dengan karakter sistem pemerintahan presidensial yang dianut UUD NRI Tahun 1945,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Pandangan tersebut disampaikan menyusul uji materi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara di Mahkamah Konstitusi. Perkara nomor 429/PUU-XXIV/2026 itu diajukan oleh advokat Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama.