Menurut dia, perubahan tersebut merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang memberikan ruang bagi presiden untuk menata jumlah kementerian berdasarkan kebutuhan pemerintahan.
Fleksibilitas tersebut disebut diperlukan karena urusan pemerintahan terus berkembang dan semakin kompleks. Kebutuhan organisasi pemerintahan dapat berubah seiring dengan dinamika pembagian urusan, koordinasi lintas sektor, dan spesialisasi kebijakan.
Dari perspektif sistem presidensial, lanjut dia, presiden juga membutuhkan keleluasaan dalam menentukan desain organisasi kabinet yang sesuai dengan visi, misi, dan program pemerintahannya.
"Menteri merupakan pembantu presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, penataan kementerian memiliki hubungan erat dengan efektivitas kepemimpinan dan tanggung jawab presiden dalam mencapai tujuan bernegara," ujar dia.