Fahri menjelaskan, Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Sementara itu, Pasal 17 mengatur presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Dalam konstruksi tersebut, kementerian merupakan instrumen kelembagaan untuk membantu presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan. Karenanya, penataan kementerian perlu mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan presiden, serta kompleksitas urusan pemerintahan.

Dia juga mengatakan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara. Ketentuan itu, menurut Fahri, tidak secara langsung menetapkan jumlah kementerian tertentu sebagai batas yang tidak dapat diubah.

Adapun Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024 mengatur bahwa jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden. Sebelumnya, UU Nomor 39 Tahun 2008 membatasi maksimal 34.