NADIKABAR.COM — Pakar hukum Dr Suhardi Sumomoeljono mengemukakan bahwa perampasan aset terhadap aset hasil kejahatan tidak perlu dilindungi oleh hak asasi manusia (HAM) sebab HAM hanya melindungi hak milik subjek hukum yang sah.
Menurut dia, HAM tidak pernah melindungi harta hasil korupsi, hasil penggelapan, hasil kejahatan. Doktrin internasional United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Financial Action Task Force (FATF) juga menegaskan non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa putusan pidana sah dilakukan demi kepentingan publik.
"Namun, Indonesia secara selektif sesuai dengan prinsip kedaulatan negara hukum tidak serta-merta menerapkan doktrin internasional secara murni seperti tersebut di atas," kata Suhardi saat rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan pandangan bahwa RUU Perampasan Aset melanggar hak asasi manusia adalah kekeliruan dalam memahami esensi penegakan hukum yang modern.
