Selain itu, dia meminta agar RUU Perampasan Aset juga perlu mengatur dan menegaskan bahwa pro justitia adalah bentuk jaminan HAM.
Dengan menerapkan pro justitia dengan asas jaminan HAM, menurut dia, RUU ini tidak akan memberikan kewenangan yang bersifat sewenang-wenang.
Suhardi mengatakan bahwa setiap penyitaan, pemblokiran, dan perampasan harus melalui penetapan pengadilan, hak untuk didengar, hak mengajukan keberatan, dan asas praduga terbalik secara terbatas yang tetap diawasi hakim.
"Selama APH (aparat penegak hukum) bekerja dalam skop pro justitia dengan surat perintah, penetapan pengadilan, due process of law, maka dapat ditengarai tidak ada hak asasi manusia yang dilanggar," katanya.
