Sepanjang langkah aparat penegak hukum masih dalam koridor pro justitia, tambah dia, RUU Perampasan Aset justru adalah instrumen pelindung hak asasi manusia, bukan melanggar.
"RUU Perampasan Aset adalah bentuk manifestasi keadilan yang bersifat perbaikan, correction. Bahwa kejahatan korupsi, narkotika, pencucian uang telah merampas hak ekonomi dan sosial rakyat," kata Suhardi.
Menurut dia, negara tidak boleh hanya menghukum badan pelakunya, tetapi harus mengembalikan hak korban dengan merampas aset hasil kejahatan.
Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan substansi keadilan.
