NADIKABAR.COM — Wacana pemerintah untuk memindahkan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banteng, ke Taman Nasional Alas Purwo, turut mendapat perhatian dari Pakar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Raden Wisnu Nurcahyo, menilai rencana pembukaan habitat kedua di Alas Purwo masih belum layak direalisasikan dan menyimpan risiko ekologis maupun medis yang sangat tinggi bagi kelangsungan hidup satwa langka tersebut.

Menurut Wisnu, Taman Nasional Ujung Kulon selama ini telah terbukti menjadi habitat yang sangat sesuai bagi Badak Jawa karena menyediakan ketersediaan pakan tumbuhan bawah, sumber air, serta kubangan lumpur yang vital untuk mendinginkan suhu tubuh dan menjaga kelembaban kulit badak.

Bahkan, disampaikan Wisnu, populasi Badak Jawa di kawasan tersebut terbukti mampu bertahan melewati bencana besar letusan Gunung Krakatau pada 1883.

"Memindahkan satwa liar tidak sama seperti memindahkan benda mati. Satwa liar terikat erat dengan ekosistemnya, mulai dari ketersediaan pakan alami hingga tumbuhan obat yang secara naluriah mereka konsumsi untuk menyembuhkan diri sendiri (self-medicated animal behavior). Kalau dipaksakan pindah ke habitat baru yang belum teruji kelayakannya, risikonya bisa fatal dan berujung kematian," tegas Wisnu seperti dikutip NadiKabar, Jumat (20/11/2026).

Lebih lanjut, pakar kesehatan satwa liar ini memaparkan sejumlah risiko medis dan fisiologis serius apabila proses translokasi dilakukan tanpa kesiapan matang. Mulai dari stres berat akibat penangkapan dan pembiusan, gangguan fisiologis selama perjalanan jauh, hingga ancaman paparan patogen penyakit baru akibat interaksi dengan satwa lokal di Alas Purwo seperti banteng, rusa, babi hutan, dan macan tutul.

Ia mencontohkan kasus kematian seekor Badak Jawa bernama Mustofa pada November 2025 lalu setelah menjalani proses pemindahan di dalam kawasan Ujung Kulon sendiri akibat komplikasi penyakit kronis pada organ dalam.

Dengan jumlah populasi yang sangat kritis yakni tercatat di bawah 100 ekor oleh Kementerian Kehutanan pada 2025, bahkan diperkirakan kurang dari 50 individu berdasarkan penilaian Asian Rhino Specialist Group IUCN pada 2026. Padahal ada kemungkinan setiap kegagalan translokasi dapat mempercepat kepunahan spesies endemik tersebut.

Apabila pemerintah tetap ingin mengkaji opsi habitat kedua untuk jangka panjang, Wisnu menekankan perlunya kajian komprehensif lintas disiplin yang mencakup daya dukung habitat sepanjang musim, kesesuaian subspesies tanaman pakan, protokol biosekuriti ketat, hingga dukungan sosial masyarakat setempat.

"Hingga saat ini penelitian spesifik mengenai biologi dan kesehatan Badak Jawa di alam liar masih sangat terbatas, sementara masa kebuntingannya mencapai 15 hingga 16 bulan sehingga laju reproduksinya lambat. Jadi, habitat kedua di Alas Purwo belum bisa dianggap siap sebelum seluruh prasyarat ekologis dan medisnya dipastikan aman," jelasnya.

Terkait penolakan warga lokal dan masyarakat adat Baduy, Wisnu memandang bahwa secara filosofis dan sosiologis masyarakat sekitar Ujung Kulon selama ini justru memiliki kearifan lokal yang turut menjaga kelestarian badak, sedangkan kasus perburuan liar umumnya dilakukan oleh oknum pendatang karena motif ekonomi.

Sebagai langkah konkret, Wisnu merekomendasikan lima prioritas utama penyelamatan Badak Jawa secara in-situ di Taman Nasional Ujung Kulon, yakni memperketat patroli kawasan dan penegakan hukum terhadap pemburu liar, menjaga serta memulihkan vegetasi tumbuhan pakan alami.

Selain itu juga menambah pemasangan kamera jebak (camera trap) untuk memantau kesehatan dan kelahiran individu baru, mengantisipasi penularan parasit seperti Trypanosoma dari ternak kerbau warga di sekitar kawasan penyangga, serta menyiapkan kajian mitigasi bencana secara ilmiah.