NADIKABAR.COM — Pakar Tata Kelola Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Muchamad Zaenuri menilai pengawasan masyarakat diperlukan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan pertanahan di Indonesia.
Menurut Zaenuri di Yogyakarta, Jumat, mengatakan pengawasan pelayanan pertanahan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme internal birokrasi, mengingat tingginya laporan persoalan agraria serta adanya penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan pertanahan.
"Dalam arus besar paradigma ilmu pemerintahan, pemerintah bukan aktor tunggal. Semua urusan publik tidak hanya menjadi domain pemerintah tapi ada pergeseran dari government ke governance," kata Zaenuri.
Ia menjelaskan paradigma tata kelola pemerintahan saat ini menuntut hubungan kolaboratif dan adaptif antara pemerintah, masyarakat sipil (civil society), dan sektor swasta.
